Pemerintah Diminta Lunasi Utang ke Bulog

Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah segera membayar utang penyaluran cadangan beras Pemerintah 2018-2019 dan cadangan stabilitas harga pangan komoditas gula tahun 2018-2019 dengan total sekitar Rp 1,75 triliun kepada Badan Urusan Logistik (Bulog).

“Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah untuk segera membayar utangnya,” demikian disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat memimpin RDP secara kehadiran fisik dan virtual dengan Dirut Bulog Budi Waseso, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2020).

Ia mengutarakan jumlah utang pemerintah kepada Bulog untuk penyaluran cadangan beras pemerintah tahun 2018-2019 adalah sebesar Rp 409,81 miliar. Sementara untuk cadangan stabilitas harga pangan, utang pemerintah tercatat Rp 1,35 triliun. Politisi PDI-Perjuangan ini juga menjelaskan bahwa terkait utang Pemerintah terhadap Bulog ini menjadi fokus dalam pembahasan rapat.

“Komisi IV ingin mendapat penjelasan mengenai kondisi piutang yang belum dibayar, jadi Pemerintah ini banyak utangnya terhadap Bulog. Dalam penyaluran cadangan beras Pemerintah atau CBP dan cadangan stabilitas harga pangan atau CSHP komoditas gula 2018-2019,” jelasnya. Menurutnya pelunasan utang ini sangat penting guna mendapatkan penguatan anggaran yang bisa berdampak pada capaian kinerja yang lebih besar. (hs/sf)

 

*Sumber: http://dpr.go.id/berita/detail/id/29160/t/Pemerintah+Diminta+Lunasi+Utang+ke+Bulog

Anggota DPR Kritik Pemerintah atas Harga dan Stok Gula yang Berpolemik

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengritik jaminan pemerintah yang berjanji memberikan ketersediaan stok pangan dan kestabilan harganya hingga lebaran. Namun pada kenyataannya, kurang 8 hari lebaran, segala macam komoditas pangan mengalamai kekacauan, baik stok ketersediaan maupun harga retail di lapangan.

 

Harga-harga pangan yang mengalami kenaikan hampir di semua kebutuhan pokok seperti gula pasir, gula merah, beras, bawang merah dan telor. Padahal, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 2 hari lalu (13 Mei 2020) memastikan stok bahan pangan aman dan harga bakal senantiasa stabil sampai Hari Raya Idul Fitri 2020 mendatang.

“Pemerintah ini lama-kelamaan semakin tidak dipercaya semua ucapan dan kebijakannya. Hari ini ngomong A, besok ngomong B. Mana ada rakyat percaya bila begini terus kedepannya. Bukan hanya harga pangan, kebijakan BPJS Kesehatan pun sama, Januari lalu iuran tetap, sekarang naik. Semua plin plan,” ucap Akmal dalam berita rilisnya, Jumat (15/5/2020).

Politisi Fraksi PKS ini secara khusus menyoroti harga gula yang makin lama makin menggila. Kini harga gula pasir Rp20.000 di beberapa agen, dapat dipastikan tingkat retail lebih tinggi. Selain itu, keberadaan gula pasir di pasar modern sudah semakin langka.

Akmal menambahkan, komoditas gula ini banyak sekali keanehan yang terjadi di negeri ini. Yang pertama, ada pengalihan 250.000 ton gula yang seharusnya untuk industri makanan dan minuman menjadi gula konsumsi rumah tangga. Dari sini menurutnya, sudah ada yang tidak beres dari kebijakan gula.

Selanjutnya, terjadi lenyapnya 67.000 ton gula rafinasi dalam waktu 2 hari saja sejak diumumkannya ketersediaan gula rafinasi di produsen sebanyak 160 ribu ton oleh Kementerian Perdagangan, menjadi 93 ribu ton.

“Pemerintah mesti tuntaskan dan mengusut persoalan gula ini. Keadaannya sudah sangat mengkhawatirkan. Harus dipastikan, ini persoalannya ada di manajemen pengelolaannya, atau ada segelintir oknum yang mencoba memburu rente dari buruknya keadaan,” ujar Akmal.

Politisi PKS ini mengusulkan kepada pemerintah agar satu-persatu mengurai persoalan gula yang masih berpolemik dan cenderung merugikan rakyat banyak. Pertama usut tuntas berkaitan ketersediaan yang masih tersendat di berbagai daerah apakah terkendala distribusi atau permainan spekulan.

Kedua, sambungnya, harus ada tindakan nyata para pelaku amoral spekulan gula bila ditemukan menimbun yang mempermainkan stok di pasar. Ketiga mesti ada solusi peningkatan produksi dalam negeri akan gula dengan perbaikan pola mitra dengan petani maupun perbaikan pabrik. Keempat perlunya ada edukasi masyarakat yang masuk dalam kurikulum pendidikan sejak dini akan bahaya konsumsi gula terlalu tinggi.

“Saya minta persoalan pangan terutama gula ini pemerintah serius mengurusinya untuk kepentingan rakyat. Jangan ada tebang pilih jika ditemukan penyelewengan. Dan tuntutan janji akan ketersediaan stok pangan serta harga pangan yang terkendali mesti dapat direalisasikan,” tandas Akmal.

Di sisi lain, legislator dapil Sulawesi Selatan II ini mengatakan, kebijakan terkait gula ini terhadap importasi 6 bulan terakhir sudah sesuai harapan. Importasi masih dalam batas kewajaran meskipun total izin impor gula mencapai 988,8 ribu ton. Dengan asumsi total konsumsi gula mencapai 230-250 ribu ton per bulan, pemerintah dari sisi produksi mesti mampu mengembalikan kekuatan komoditas gula nasional seperti pada tahun 1930.

Pada medio 1930, Indonesia mempunyai lahan tebu sekitar 200 ribu hektar dengan produksi gula mencapai 2,9 ton per tahun sehingga menyematkan negara ini menjadi pengekspor gula. Setelah zaman kemerdekaan, Negara ini belum pernah mengalami manisnya gula dengan berekspor.

Pada zama kemerdekaan, lanjut Akmal, Indonesia memiliki sistem pergulaan yang cukup bagus, yaitu sebelum tahun 2010-an dengan pola kejasama kemitraan perusahaan milik pemerintah dengan petaninya. Namun kondisi mesin-mesin pabrik gula sudah termakan usia karena sudah ada sejak zaman kolonial. Upaya membangun pabrik gula baru tidak juga ada kabar baiknya. Sempat mangkrak, pabrik gula glenmore di banyuwangi yang nantinya jadi kebanggaan, akhirnya kandas.

Akmal menambahkan, konsumsi gula penduduk negara kita memang cukup tinggi. Bahkan pada tahun 2018, Indonesia menjadi negara pengimpor gula terbesar di dunia mengungguli China di posisi kedua dan AS di peringkat tiga. Kebutuhan gula kristal putih (GKP) tanah air mencapai 2,8 juta ton. Sedangkan produksi dalam negeri per tahun hanya di kisaran 2,2 – 2,3 juta ton. Artinya ada kekurangan sebanyak 500-600 ribu ton tiap tahunnya.

“Perlu ada Edukasi yang menyeluruh kepada seluruh rakyat Indonesia, berkaitan dengan bahayanya konsumsi gula yang tinggi sehingga selain memperbaiki tingkat kesehatan SDM bangsa, juga dapat menekan konsumsi gula. Tantangannya adalah, gula ini menjadi penambah kenikmatan berbagai produk makanan dan minuman yang sulit dilepas dari selera masyarakat. Pekerjaan Rumah pemerintah masih sangat banyak pada komoditas gula ini,” tutup Akmal. (dep/es)

Sumber : http://dpr.go.id/berita/detail/id/28776/t/Anggota+DPR+Kritik+Pemerintah+atas+Harga+dan+Stok+Gula+yang+Berpolemik

 

Kinerja Makro Subsektor Holtikultura Makin Membaik

JawaPos.com – Berbagai kebijakan untuk memacu kinerja subsektor hortikultura tampak membuahkan hasil yang menggembirakan. Beberapa indikator menunjukkan adanya peningkatan jika dibanding tahun 2018, diantaranya peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Hortikultura dan produktivitas tenaga kerja hortikultura. “Berdasarkan data BPS, Nilai Tukar Petani (NTP) Hortikultura tahun 2019 sebesar 102,44 atau naik 1,34 persen dibanding tahun 2018 yang mencapai 101,09. Nilai NTP diatas 100 dapat diinterpretasikan bahwa petani sejahtera, atau pendapatannya naik lebih besar dibanding pengeluarannya” terang Direktur Jenderal Hortikultura, Prihasto Setyanto dalam siaran pers, Jakarta, Minggu (1/3).

 
Continue reading “Kinerja Makro Subsektor Holtikultura Makin Membaik”

Komisi IV DPR Dukung Temanggung Jadi Sentra Bawang Putih

AGRONET — Kementerian Pertanian fokus mengembangkan bawang putih sebagai komoditas andalan. Bawang putih banyak dibudidayakan di berbagai sentra melalui dukungan APBN, kemitraan importir, maupun swadaya petani. Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI yang didampingi oleh Plt. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Sukarman, ke Kabupaten Temanggung, Jumat (28/2) diharapkan membuahkan hasil.

Continue reading “Komisi IV DPR Dukung Temanggung Jadi Sentra Bawang Putih”

Perlu Pemetaan Karakter Gambut Indonesia

DPR.GO.ID, JAKARTA — Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengingatkan jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk melakukan pemetaan karakter dan kedalaman gambut terhadap sejumlah provinsi di Indonesia yang menjadi target restorasi gambut. Hal ini perlu dilakukan supaya program yang telah dicanangkan dapat terukur dan tepat sasaran.

Hal itu diungkapkan Sudin saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Dirjen Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Dirjen Perhutanan Sosial KLHK dan Kepala Badan Restorasi Gambut, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Continue reading “Perlu Pemetaan Karakter Gambut Indonesia”

Anggaran BRG Perlu Diperjuangkan

DPR.GO.ID, JAKARTA — Badan Restorasi Gambut (BRG) sebagai lembaga yang menangani rehabilitasi lahan gambut di Indonesia yang memiliki lahan sekitar 2 juta hektar dinilai memiliki kesediaan anggaran yang sangat minim. Dilaporkan bahwa anggarannya setiap tahunnya hanya sebesar Rp 140 miliar. Sehingga ke depan perlu kerja sama dengan banyak pihak agar lembaga ini mendapatkan tambahan anggaran agar kinerjanya maksimal.

Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menilai anggaran BRG sebesar Rp 140 miliar sangat tidak cukup untuk menangani 2 juta hektar lahan gambut yang ada di Indonesia. Pihaknya mendorong BRG mendapat anggaran tambahan di tahun berikutnya. Hal itu ia sampaikan saat RDP dengan Kepala BRG dan Ditjen Perhutani Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2019). Continue reading “Anggaran BRG Perlu Diperjuangkan”

Kementan Diminta Siapkan Peta Jalan Pertanian Masa Panjang

DPR.GO.ID, JAKARTA – Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta Kementerian Pertanian untuk segera melakukan evaluasi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pertanian dan pelaksanaan kebijakan cetakan sawah, subsidi pupuk, importasi bawang putih, pengembangan komoditas perkebunan, tata kelola dan pengembangan peternakan, dan kebijakan integrasi sapi-sawit.

Continue reading “Kementan Diminta Siapkan Peta Jalan Pertanian Masa Panjang”

Komisi IV DPR Sepakat Panggil 8 Perusahaan Terkait Karhutla

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi IV DPR sepakat memanggil delapan perusahaan yang lahan konsesinya terbakar pada tahun ini. Kesepakatan tersebut diambil saat rapat dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Wacana dipanggilnya perusahaan diduga penyebab kebakaran hutan dan lahan pada 2019 ini bermula dari permintaan anggota Komisi IV DPR Salim Fahri. Dia menyebut saat ini sudah ada masyarakat yang ditangkap terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), contohnya enam orang peladang di Kalimantan Barat.

Continue reading “Komisi IV DPR Sepakat Panggil 8 Perusahaan Terkait Karhutla”