Baleg Sepakati RUU PPRT Jadi Inisiatif DPR

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sepakat mengusulkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi usul inisiatif DPR RI. Dalam rapat pleno di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2020), seluruh fraksi menyepakati rumusan yang telah dibahas Panitia Kerja (Panja) RUU PPRT.

“Salah satu spirit mendasar dalam RUU ini adalah bahwa perlindungan terhadap PRT dalam relasi sosiokultural, bukan hubungan industrialis,” ungkap Ketua Panja RUU Perlindungan PRT, sekaligus Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya dalam rilis yang diterima Parlementaria.

Willy menjelaskan RUU PPRT terdiri dari 12 bab dan 34 pasal. Hal-hal pokok yang diatur di dalamnya antara lain, soal perekrutan PRT baik secara langsung maupun tidak langsung. Masih kata Willy, ada tujuh pemikiran pokok terkait relasi dan kehidupan profesional PRT yang bergulir selama pembahasan di Panja.

Pertama, pengaturan mengenai perlindungan terhadap PRT mengedepankan asas kekeluargaan sebagai nilai yang hidup dalam masyarakat. Kedua, perekrutan PRT dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Perjanjian kerja tertulis hanya diberlakukan pada PRT yang direkrut secara tidak langsung melalui penyalur PRT.

Ketiga, lanjut politisi Partai NasDem ini, penyalur PRT adalah badan usaha yang berbadan hukum. Keempat, RUU PRT juga mengatur bagaimana perlindungan terhadap PRT dari diskriminasi, eksploitasi, pelecehan, dan kekerasan baik dari penyalur maupun pemberi kerja.

Kelima, RUU PPRT juga memuat mengenai bagaimana calon PRT mendapatkan pendidikan, baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun penyalur PRT. Keenam, RUU PPRT juga memuat ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan bagi calon PRT.

“Termasuk pendidikan tentang norma-norma sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan konteks tempat bekerja, sehingga penyelenggaraan PRT dapat menjaga hubungan sosiokultural antara pemberi kerja dan PRT,” ujar legislator dapil Jawa Timur XI itu. Ketujuh, pengawasan terhadap terhadap penyelenggaraan PRT dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Tentunya lewat pendelegasian wewenang,” katanya. Secara pribadi, ia menyatakan, dirinya berharap RUU ini akan segera disahkan dan tidak menemui aral melintang. Baginya, RUU ini akan menjadi sejarah bagi bangsa dan negara ini dalam upaya menjalankan amanat konstitusi.

“PRT ini dari dulu sudah hadir dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang belum hadir adalah upaya negara melindungi keberadaannya,” kata Anggota Komisi I DPR RI itu. Padahal, lanjut Willy, persoalan PRT dengan segala dinamikanya bukan sekadar relasi antara pekerja dan pemberi kerja belaka.

Dalam perikehidupan menyangkut PRT juga kerap ditemui penipuan, eksploitasi, bahkan hingga ke level human traficking. “Jadi RUU ini bukan hanya bicara soal upah atau hak PRT dan kewajibannya saja. RUU ini juga bicara soal pencegahan atas potensi-potensi penindasan atas diri seorang manusia,” tutupnya. (rnm/sf)

 

Sumber: http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29261/t/Baleg+Sepakati+RUU+PPRT+Jadi+Inisiatif+DPR+

Baleg DPR: Ada 247 RUU prolegnas periode 2020-2024

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Rieke Diah Pitaloka mengatakan ada sebanyak 247 RUU masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2020-2024.

“Sebanyak 247 RUU yang terdiri atas usulan DPR, Pemerintah, dan DPD masuk Prolegnas 2020 hingga 2024,” kata Rieke di Kompleks Parlemen, Kamis (5/12).

Dari jumlah itu, sebanyak 50 RUU diantaranya merupakan RUU prolegnas prioritas pada tahun 2020. Dimana 46 RUU merupakan RUU usulan baru dan 4 RUU carry over.

Continue reading “Baleg DPR: Ada 247 RUU prolegnas periode 2020-2024”

DPR-Pemerintah Sepakati 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020

cnnindonesia.com, Jakarta — Badan Legislasi DPR dan Kementerian Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyepakati sebanyak 50 Rancangan Undang-undang (RUU) yang dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas Tahun 2020.

Keputusan itu diambil dalam Rapat Baleg DPR RI bersama Yasonna di Kompleks MPR/DPR, Senayan Jakarta, Kamis (5/12).

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas lantas menanyakan kepada para anggota Baleg dan pihak Kementerian Hukum dan HAM untuk menyepakati usulan tersebut.

Continue reading “DPR-Pemerintah Sepakati 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020”

Draf Omnibus Law Segera Diajukan ke Badan Legislasi DPR

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk Omnibus Law. RUU ini nantinya akan diserahkan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR.

“Kalau omnibus law dengan Baleg,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Kantornya, Jakarta, (20/11/2019).

Continue reading “Draf Omnibus Law Segera Diajukan ke Badan Legislasi DPR”

Revisi UU Pilkada Diajukan ke Badan Legislasi DPR

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi II DPR RI sudah mengajukan revisi Undang-Undang Pilkada ke Badan Legislasi. Menurut Wakil Ketua Komisi II Arief Wibowo, RUU Pilkada masih harus dipastikan dalam pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020 ataupun Prolegnas 5 tahunan.

“Jadi ada banyak yang diajukan. Salah satunya RUU pilkada. Tapi nanti ini akan dipastikan di pembahasan penyusunan Prolegnas, baik prioritas 2020 maupun 5 tahunan sampai 2024,” kata Arief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 18 November 2019.

Continue reading “Revisi UU Pilkada Diajukan ke Badan Legislasi DPR”

Badan Legislasi DPR Akan Susun Prolegnas 2020 Sebelum Reses

TEMPO.COJakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aziz Syamsudin menetapkan susunan pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR. “Bisa disepakati enggak nih, Bapak-Ibu sekalian?” ujar Aziz yang memimpin rapat, di ruang rapat Baleg, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 30 Oktober 2019. “Setuju,” ujar peserta rapat.

Continue reading “Badan Legislasi DPR Akan Susun Prolegnas 2020 Sebelum Reses”