Vita Ervina Imbau Menteri KP agar Perjuangkan Status Tenaga Penyuluh Perikanan

uploads/blog/25062021021951SAA.jpeg

Anggota Komisi IV DPR RI Vita Ervina mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono beserta jajarannya agar terus memperjuangkan nasib para penyuluh perikanan bantu di Indonesia agar statusnya bisa ditingkatkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Ketika mengawasi pelaksanaan program dan sosialisasi Bioflok, kami banyak terbantu oleh para penyuluh perikanan dari daerah pemilihan kami masing-masing. Tentu ini menjadi keprihatinan dan kami juga ingin menyampaikan kegusaran serta harapan dari para penyuluh perikanan bantu yang sampai saat ini masih belum jelas statusnya,” ucap Vita dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ia sangat menyayangkan masih kecilnya jumlah tenaga penyuluh perikanan bantu yang diangkat dan disetujui statusnya untuk menjadi  PPPK oleh MenPAN-RB.

“Saya sedikit menyayangkan, karena pengajuannya hanya 1500 orang, padahal di tahun 2020  ada sekitar 1998 orang.  Yang disetujui oleh MenPAN-RB hanya sekitar 598 orang dan khusus untuk PPPK hanya 398 orang pegawai,” ungkapnya.

Ia berharap hal ini bisa terus ditingkatkan dan Menteri Kelautan dan Perikanan beserta seluruh jajaran ikut mendorong MenPAN-RB agar memperhatikan nasib penyuluh perikanan bantu, agar dapat disahkan dan diangkat menjadi penyuluh perikanan yang berstatus PPPK.

“Saya mendesak KKP agar benar-benar memperhatikan hal ini, supaya para penyuluh perikanan bantu kita yang hanya 10 persen dibandingkan dengan  jumlah tenaga penyuluh pertanian yang sudah mencapai 20 ribu orang. Kalau (tenaga penyuluh perikanan bantu) ini hanya 2 ribu orang di seluruh Indonesia,” tandasnya.

Walaupun skema pada tahun 2021 hanya 398 orang pegawai, Vita berharap ada kejelasan pada tahun mendatang bisa diakomodir semuanya.

Dalam kesempatan yang sama, Vita mewakili Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik RKA-KL Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 yang dinilainya cukup baik karena didalamnya terdapat alokasi anggaran untuk Bimtek dan Sosialisasi.

“Semoga dengan pengajuan penambahan anggaran ini akan banyak ditambah lagi Bimtek maupun program-program pemberdayaan kesejahteraan untuk nelayan yang bisa ditingkatkan,” tuturnya.

 

Sumber : https://www.pdiperjuangan.id/detail-article/5630/vita-ervina-imbau-menteri-kp-agar-perjuangkan-status-tenaga-penyuluh-perikanan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *